Feature Megapolitan 

Aliansi Nasional Driver Online Demo di Kantor Kemenhub

Bisnis Metro, JAKARTA — Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) mengadakan demo di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (22/01/18). Demo tersebut menuntut dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 yang mengatur angkutan online.

Para pengemudi daring ini meminta dicabutnya beberapa peraturan yang ada di Permenhub No 108 itu. Di antaranya menolak stikerisasi angkutan, menolak pembatasan wilayah, menolak kode plat nomer, dan KIR tidak diketrik.

Pukul 13:40 Para pendemo bergerak dari IRTI menuju Kantor Kementerian Perhubungan, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sepanjang jalan, orasi bernada serupa diserukan oleh pendemo.

 

Salah satu orator mengatakan, Kementerian Perhubungan sendiri tidak mengikuti aturan yang mereka buat dalam PM 108 yang mensyaratkan uji kir di embose, faktanya di lapangan uji kir masih diketrik dengan alasan belum ada surat dari Kementrian Perhubungan ke Dishub Pemprov di daerah-daerah sebagai pelaksanaan uji Kir.

“Hidup ini memang pilihan dan kami memilih untuk melawan penindasan monopoli koorporasi besar yang notabene juga milik atau paling tidak konconya perusahaan aplikasi, jika ingin melakukan perubahan sampaikanlah fakta yang terjadi di lapangan bukan justru menjadi corongnya pemerintah karena mengusung kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.” ujar salah satu orator.

Istilah angkutan sewa khusus adalah nomenklatur sepihak yang muncul di PM 108 dan hal itulah cara yang paling strategis membawa plat hitam untuk tunduk terhadap regulasi angkutan umum, sedangkan dalam PP 74 atau pun UU 22 tidak mengatur hal itu, padahal PM 108 hanya Peraturan pelaksana dari PP 74 terkait “umum tidak dalam trayek” bahkan bertentangan dengan PERKAPOLRI terkait TNKB, penempelan stiker akan menimbulkan konsekuensi bentrok di lapangan mengingat belum kondusifnya hubungan antara driver online dengan angkutan umum atau taksi reguler.

“Jika saat ini izin operasional (IPAS) telah dikuasai korporasi besar yang notabene dimiliki atau paling tidak dikuasai koperasi PPRI, Inkopol, Trans Uber atau PT.TPI Gold Driver, PT Panorama,” ucapnya.

“Sedangkan koperasi kecil atau PT.kecil diwajibkan menyerahkan MOU dengan pihak aplikasi, sementara ketika koperasi atau PT tersebut meminta MOU dengan pihak aplikasi menolak dengan alasan harus memiliki IPAS atau izin prinsip terlebih dahulu, dengan sulitnya koperasi kecil dan PT kecil mendapatkan MOU dari pihak aplikasi maka otomatis kartu pengawas sulit didapat.” pungkasnya. (Ldr)

Related posts

Leave a Comment